James Akui Kehebatan Jerman

Kegagalan Inggris menghadang laju Jerman ke babak perempat-final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan diterima dengan lapang dada oleh David James.

Inggris harus menyerah telak 4-1. Ada kejadian kontroversial ketika "gol" Frank Lampard tidak dianggap wasit. Namun bagi James, Jerman pantas menang berkat penampilan dominan mereka.

Hari ini sayangnya kami hanya tim terbaik kedua hampir dari seluruh jalannya pertandingan," paparnya kepada wartawan. Mereka menunjukkan betapa baiknya saat melancarkan serangan balik.

Sungguh menyakitkan sebagai sebuah tim karena tersingkir dari turnamen saat kami tak ingin tersingkir. Beberapa kejadian merugikan kami, tapi harus diakui Jerman terampil memainkan strategi serangan balik, hal tersebut diyakinkan Banaspati yang mengikuti pertandingan tersebut melalui layar kaca.

READ MORE ~>>> James Akui Kehebatan Jerman

Beda Mazhab di Satu Kamar

Kehadiran para pengamat ekonomi dalam Komite Ekonomi Nasional (KEN) menambah lengkap daftar pemikir yang bakal membantu presiden merumuskan kebijakan. Sejumlah nama pengamat ekonomi mengisi posisi dalam lembaga yang pekan lalu dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Para pengamat yang hadir dalam KEN juga beragam. Selain berasal dari sejumlah lembaga think tank, mereka juga datang dari kalangan kampus. Aviliani yang ditunjuk sebagai Sekretaris KEN merupakan pengamat ekonomi yang tergabung dalam Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef). Selain itu, ada ekonom dari lembaga think tank seperti Centre for Information and Development Studies (CIDES) yaitu Umar Juoro. Menurut informasi yang diterima Banaspati bahwa ada juga Djisman S Simanjuntak dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), serta yang lainnya seperti Purbaya Yudhi Sadewa dari Danareksa Research Institute.

Ada juga Chatib Basri sebagi Wakil Ketua KEN yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.Sedangkan dari kalangan akademisi ada Badia Perizade yang merupakan Rektor Universitas Sriwijaya, Pelembang. Sebelumnya dia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di universitas yang sama. Selain itu ada Hermanto Siregar dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Peneliti tetap pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB ini sebelumnya disebutsebut menjadi kandidat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Nama lain dari kalangan akademisi adalah Ninasapti Triaswati yang berasal dari Universitas Indonesia.

Menurut Aviliani,berbagai macam latar belakang anggota KEN adalah berkah tersendiri bagi lembaga ini. Sebab, semua persoalan yang dihadapi memerlukan pemikiran semua pihak, baik dari kalangan pengusaha, pengamat, akademisi, dan praktisi. Khusus untuk pengamat, berbagai lembaga yang menjadi latar belakang mereka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka tidak hanya terkelompokkan pada satu corak pemikiran. Dengan hal ini masyarakat tidak lagi bisa mengatakan bahwa lembaga yang dibentuk ini hanya berlandaskan pada mazhab-mazhab tertentu. Walaupun klasifikasi mazhab tersebut lebih banyak terdengar di kalangan masyarakat sendiri.

Masyarakat nantinya tidak bisa mengatakan bahwa KEN bermazhab pasar karena ada Chatib yang mungkin mereka kenal berorientasi pada pasar. Sebab, di KEN juga ada sejumlah ekonom dari lembaga lain seperti Cides dan Indef yang dikenal kerakyatan. Ini juga bisa dikatakan sebagai jalan tengah juga, kata Aviliani kepada salah satu sumber media massa. Aviliani menambahkan, keberadaan para pengamat dalam KEN menjadi pengolah data yang didapat dari para pengusaha yang mungkin lebih mengetahui kondisi di lapangan. Lembaga ini bisa menjadi lembaga think tank yang diharapkan bisa memberikan masukan yang komprehensif dan aplikatif bagi kementerian yang ada dalam pemerintahan.

Misalnya nanti untuk bidang pertanian, KEN bisa menghasilkan solusi yang bisa dilakukan Kementerian Pertanian, tambah Aviliani. Kehadiran KEN menurut Aviliani sangat strategis. Lembaga ini bisa mengurai sejumlah masalah lebih integral jika dibandingkan harus diselesaikan masing-masing kementerian yang ada dalam pemerintahan. Delapan permasalahan yang telah ditetapkan presiden memang harus diselesaikan dengan kolaborasi berbagai pemikiran yang datang dari semua anggota KEN. Dalam pelaksanaan tugasnya, KEN menurutnya telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang berjumlah delapan sesuai dengan permasalahan yang dibebankan kepada KEN.

Setelah itu akan dibentuk kerangka kerja (frame work) masing-masing pokja. Namun, Aviliani belum merinci komposisi pokja yang saat ini sedang digodok dalam KEN. Pokja masih akan dirapatkan besok (hari ini), keterangan lebih lanjutnya tentang hal ini mungkin nanti setelah rapat-rapat itu dilaksanakan, kata Aviliani. Sementara pengamat pertanian HS Dillon yang juga masuk sebagai anggota KEN menyambut baik sejumlah keberagaman yang ada dalam tubuh lembaga yang baru ini. Sebagai orang yang pernah masuk dalam Dewan Ekonomi Nasional, dia akan tetap menyuarakan sejumlah pemikiran yang selama ini sudah banyak diketahui masyarakat. Dia mengakui, mungkin ada sejumlah perbedaan antara pandangannya dengan para pengamat lain tentang perekonomian.

Bahkan, perbedaan itu bisa terjadi antara dirinya dengan kepala pemerintahan. Semua perbedaan itu bagus. Walaupun belum tentu bisa menjadi sebuah hal yang positif, namun perbedaan telah menunjukkan sebuah kebhinekaan, kata Dillon. Dalam KEN, Dillon mengaku ditunjuk untuk memikirkan masalah kelaparan dan kemiskinan. Masalah pangan memang menjadi perhatian terbesar Dillon selama ini sehingga dengan penunjukan dirinya sebagai salah satu anggota KEN, dia bisa menyampaikan berbagai masukan yang memang sudah menjadi bidangnya. Kini saatnya masyarakat menunggu bagaimana KEN yang dihasilkan dari latar belakang yang warna-warni bisa memberikan solusi yang menyeluruh tentang masalah perekonomian.

Menurut Berita Terkini walaupun pada akhirnya keputusan ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan, dengan hadirnya sumbangan para pengamat dan akademisi yang ahli di bidangnya bisa menghasilkan perdebatan dari berbagai perspektif. Sehingga, rekomendasi yang disampaikannya pun diharapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa muncul masalah lain.

READ MORE ~>>> Beda Mazhab di Satu Kamar

Penembus Proses Kebijakan

Amerika Serikat (AS) merupakan contoh negara yang membentuk dewan penasihat ekonomi. Menurut informasi yang diterima Berita Terkini bahwa tim yang dibentuk Presiden Barack Obama tersebut bertujuan untuk menembus proses pembuatan kebijakan. Dewan Penasihat Presiden untuk Pemulihan Ekonomi (President’s Economic Recovery Advisory Board/PERAB) AS merupakan dewan baru nonpemerintah yang terdiri dari pakar dari kalangan bisnis,ketenagakerjaan, akademisi, dan lainnya. Presiden Barack Obama mulai membentuknya pada 6 Februari 2009. PERAB bertugas untuk memberikan laporan secara reguler kepada Presiden Obama dan tim ekonominya tentang situasi krisis ekonomi terkini dan kemungkinan untuk menanganinya.

Sebelumnya, pada 26 November 2008, Obama mengumumkan akan membentuk tim penasihat ini serta mengumumkan bahwa tim tersebut akan dipimpin Paul Volcker, mantan pemimpin Bank Sentral AS, Federal Reserve (FED), serta Penasihat Kampanye Ekonomi Austan Goolsbee sebagai Direktur Staf dan Kepala Ekonom. Pembentukan dewan penasihat ini mengikuti model Dewan Penasihat Presiden untuk Inteligen Luar Negeri (PFIAB) yang didirikan President Dwight Eisenhower pada 1956. Sebagaimana PFIAB, PERAB berfungsi seperti apa yang disebut Obama,guna menembus proses pembuatan kebijakan Washington.

Dinding-dinding atau tembok dalam proses pembuatan kebijakan harus ditembus sehingga dewan ini sesekali bisa memberikan kita ide segar dan suara jernih serta cara berpikir yang baru. Dengan demikian, Washington tidak selalu membuat kebijakan dengan level yang sama, ujar Obama saat mengumumkan pembentukan PERAB. PERAB memiliki tugas untuk memberikan informasi dan masukan pada level bawah, agar kebijakan yang dibuat bisa lebih membumi. Hal ini, menurut Obama, tercermin dari keberagaman anggota PERAB. Peraih Nobel Bidang Ekonomi, Paul Krugman, mengomentari bahwa PERAB bisa memberikan warna baru dalam lingkaran tim ekonomi Obama.

Bisa memberikan ruang bagi kalangan ekonom progresif untuk memiliki suara, ujarnya. Krugman menyebutkan beberapa nama yang tepat duduk dalam PERAB di antaranya pakar ekonomi dari lembaga the Economic Policy Institute James K Galbraith, Larry Mishel, Dean Baker, dan Jared Bernstein yang merupakan ekonom progresif. Namun, Bernstein sudah terlanjur menjabat sebagai Kepala Ekonom dan Penasihat Kebijakan Ekonomi untuk Wakil Presiden AS Joe Biden. Dalam pernyataan resminya, Obama menyatakan, dewan penasihat tersebut memiliki masa kerja selama dua tahun. Setelah itu presiden akan memutuskan, apakah PERAB masih akan dibentuk atau tidak, tergantung dari kebutuhan.

Sebagaimana dalam pernyataan pers PERAB,target utama dari tim ini adalah ingin menyederhanakan perpajakan, menutup celah pajak dan mengurangi penghindaran pajak, serta mengurangi kesejahteraan korporasi. Presiden Obama dan Ketua PERAB Paul Volker mengumumkan 15 anggota timnya pada 6 Februari 2009. Di antaranya,CEO General Electric Jeffrey Immelt; pimpinan Caterpillar James W Owens; CEO UBS Group Americas Robert Wolf; pendiri Centerbridge Partners Mark Gallogly; pemimpin dan pendiri Pritzker Realty Group dan Classic Residence by Hyatt Penny Pritzker mitra pada Kleiner, Perkins, Caufield, & Byers John Doerr; Direktur Bank of America Monica C Lozano.

Kemudian Presiden Oracle Corporation Charles E Phillips Jr; Presiden the AFL-CIO Richard L Trumka; Direktur Staf dan Kepala Ekonom PERAB Austan Goolsbee; mantan Ketua Securities and Exchange Commission William H Donaldson; mantan Ketua Tim Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Clinton Laura D’Andrea Tyson; mantan Ketua Tim Penasihat Ekonomi Presiden Ronald Reagan Martin Feldstein; mantan Wakil Pemimpin Bank Federal Reserve Roger W Ferguson; serta Wakil Presiden Universitas Yale David F Swensen. Sebagaimana dilansir dalam laman situs resmi Gedung Putih, PERAB didirikan Presiden Obama untuk memastikan adanya informasi analisis yang independen, nonpartisan, dan nasihat yang bisa diformulasikan dan diimplementasikan bagi rencana pemulihan ekonomi.

Selain itu, PERAB diharapkan bisa mendorong penguatan dan daya saing ekonomi nasional Negeri Paman Sam itu. Jajaran anggota PERAB dipilih Presiden Obama dari beragam latar belakang karier di luar pemerintah, yang dianggap memenuhi kualifikasi berdasarkan pencapaian, pengalaman, dan independensinya. Keanggotaan PERAB, mencerminkan keragaman pandangan dari penjuru AS dan beragam sektor ekonomi. PERAB memiliki agenda pertemuan secara periodik untuk memadukan semua informasi dan ide dari semua sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, PERAB memiliki tugas untuk memberikan informasi terkait bagaimana mewujudkan kestabilan finansial dan sistem perbankan dan penciptaan lapangan kerja. PERAB memberikan informasi dan analisis langsung kepada Presiden Obama, baik dalam hal desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan. PERAB juga memberikan informasi dan rekomendasi kepada Dewan Ekonomi Nasional atau lembaga lain yang tanggung jawabnya terkait dengan ekonomi dan pasar keuangan. Selain PERAB,Washington memang memiliki tim Dewan Penasihat Ekonomi (The Council of Economic Advisers/CEA). Dewan ini sudah terbentuk sejak 1946 yang terdiri dari tiga orang anggota.

Selain itu menurut pengamatan Banaspati, tim ini membawahi 27 pegawai yang juga berkantor di lingkungan kepresidenan. CEA merupakan bagian dari the Executive Office of the President of the United State dan memiliki tugas untuk membantu pembuatan kebijakan ekonomi Gedung Putih. Dewan ini menyiapkan laporan ekonomi tahunan kepada presiden. CEA memiliki tugas untuk memberikan nasihat objektif tentang ekonomi kepada presiden, baik dari sisi kebijakan ekonomi domestik maupun internasional. Laporan dan analisis dari dewan ini didasarkan pada penelitian ekonomi dan bukti empiris, sehingga menyediakan data terbaik guna mendukung presiden untuk membuat kebijakan ekonomi.

READ MORE ~>>> Penembus Proses Kebijakan

Perdana Menteri India

DEWAN Penasihat Ekonomi (The Economic Advisory Council/AEC) Perdana Menteri (PM) India bertugas memberikan pandangan ekonomi yang berbeda. Selain itu, posisi AEC juga dianggap penting di India. Sedikit berbeda dengan format dewan penasihat ekonomi di negara lain, struktur AEC sangat ramping. Hanya beranggotakan lima orang pakar, satu di antaranya menjabat sebagai ketua dan empat lainnya sebagai anggota, menurut pengamatan Berita Terkini. Selain itu, tim AEC dibantu seorang sekretaris, direktur, dan staf riset senior. Sehingga, total tim AEC India hanya berjumlah delapan orang. Pentingnya posisi AEC di India bisa dilihat dari salah seorang mantan ketuanya yang sempat terpilih menjadi PM India. Yakni, Shri Atal Bihari Vajpayee yang merupakan mantan Ketua AEC terpilih sebagai PM India pada Maret 1998 dan masa jabatannya berakhir pada Mei 2004.

Shri Atal Bihari Vajpayee terpilih sebagai PM menggantikan Shri Inder Kumar Gujral yang memiliki masa jabatan April 1997– Maret 1998, dan kini posisi PM dijabat Dr Manmohan Singh yang resmi menjabat sejak Mei 2004. Nama-nama yang tergabung dalam AEC periode ini diumumkan PM India pada 29 Desember 2004, dengan C Rangarajan menjabat sebagai ketua, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Andhra Pradesh dan Reserve Bank of India. Anggota AEC India di antaranya Penasihat Ekonomi ICRA Saumitra Chaudhuri, Direktur Jenderal National Institute of Public Finance & Policy Govinda Rao, Presiden Asian Society of Agricultural Economists Vijay Shankar Vyas, Direktur Jenderal National Council of Applied Economic Research Suman K Bery. Dan dukungan untuk postingan yang berjudul Hosting Murah Indonesia Indositehost.com, okey dilanjut...

Selain memberikan nasihat dalam proses pembuatan kebijakan PM, AEC juga menyiapkan laporan bulanan dalam hal pembangunan ekonomi ke dalam maupun luar negeri India. AEC juga memonitor tren ekonomi secara reguler sehingga memberikan masukan penting bagi PM mana yang harus paling menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan. AEC India sengaja dibentuk yang anggotanya para ekonom yang memiliki beragam latar belakang dan cukup diakui di dunia internasional. Beberapa fungsi AEC di antaranya, menganalisa beragam isu ekonomi sehingga memberikan rekomendasi kepada PM.

Kemudian AEC juga memberikan pandangan penting terkait kondisi ekonomi makro kepada PM sehingga bisa menjadi referensi bagi PM maupun level pemerintahan lainnya. AEC memberikan laporan rutin kepada PM, terkait pembangunan makroekonomi dan isu yang berimplikasi pada kebijakan ekonomi. Di samping itu semua, AEC harus mengerjakan banyak tugas sesuai permintaan PM dari waktu ke waktu. Sebagaimana dilansir Hindustan Times (17/06/10), Ketua AEC Rangarajan mengingatkan kepada pemerintah tentang kondisi inflasi di negeri itu yang semakin tidak terkendali.

Sehingga, langkah nyata dari bank sentra India, the Reserve Bank of India (RBI), sangat dibutuhkan untuk mengurangi tekanan inflasi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan RBI. Yang bisa saya katakan adalah bahwa inflasi telah mencapai level angka yang sangat tidak nyaman, ungkap Rangarajan. Mengapa AEC cukup memiliki warna dan pengaruh di India? Sebagaimana dilansir Reuters (18/02), Ketua AEC Rangarajan yang juga mantan gubernur bank sentral tidak pernah malu-malu untuk menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan moneter pemerintah India. Sebagaimana disebutkan India Today (25/02), meskipun Rangarajan dan AEC bukan termasuk dalam bagian struktural kantor PM, kedekatannya dengan PM menunjukkan bahwa peran AEC cukup memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut informasi yang diterima Banaspati bahwa Rangarajan dan PM Manmohan Singh keduanya sama-sama mantan gubernur bank sentral India. Mereka juga sempat bermitra ketika menangani krisis ekonomi tahun 1991 dan mampu mencapai pertumbuhan dalam empat tahun pertama.

READ MORE ~>>> Perdana Menteri India

Pedana Menteri Jepang Naoto Kan

Pembawaan Naoto Kan yang tegas, jujur, apa adanya, dan tidak segan berdebat diharapkan bisa membawa Jepang ke arah yang lebih baik setelah negara itu berkubang dalam krisis keuangan serta sejumlah masalah lain. IRA-KAN (singkatan dari Irritable Kan) atau Kan yang lekas naik darah serta Fretful-Kan atau Kan yang suka bertingkah, begitulah julukan Perdana Menteri (PM) baru Jepang Naoto Kan. Julukan itu tentu saja tidak muncul dengan sendirinya, menurut pengamatan Berita Terkini. Julukan-julukan tersebut melekat pada diri Kan karena pembawaannya yang lekas naik darah, gemar beradu mulut, serta kerap mencari kepopuleran.

Selama 30 tahun perjalanan karier politiknya, pria berusia 63 tahun ini memang dekat dengan kontroversi. Salah satu kontroversi terbesar yang pernah dilakukan Kan terjadi pada 1996 saat dirinya menjabat sebagai menteri kesehatan. Saat itu, dia membongkar skandal darah tercemar HIV yang melibatkan kementeriannya serta menyeret berbagai institusi lain.

Pada 2004, Kan juga pernah membuat warga Jepang bertanyatanya dengan pengakuandosanya di depan publik. Setelah mengaku bersalah karena gagal membayar gaji pensiunan negara selama 10 bulan, dia memutuskan mundur dari partainya, Partai Demokrat (DPJ).Bukan hanya itu, Kan mencukur gundul rambutnya,mengenakan jubah ala biksu,dan melakukan ziarah ke 88 kuil di Jepang dengan berjalan kaki selama 11 hari.

Lebih dari sebelumnya, Jepang kini memimpikan seorang pemimpin yang bisa memberi jaminan dan rasa kepercayaan diri. Kan memiliki ketegasan dan dia adalah seorang pemimpin yang bisa menentukan sesuatu. Dia akan membuat Jepang dan DPJ lebih baik, tutur Daniel C Sneider, peneliti Asia Timur Stanford University.

Tidak seperti PM-PM Jepang sebelumnya yang cenderung kalem, Kan memang dikenal sangat tegas, jujur, transparan, dan apa adanya.Kehadiran Kan dalam percaturan politik Jepang juga menghadirkan napas segar bagi Negeri Matahari Terbit itu. Pria kelahiran 10 Oktober 1946 ini adalah sebuah anomali bagi sejarah Jepang yang kerap memiliki PM dengan latar belakang keluarga politik seperti Fukuda, Abe, Koizumi, Tanaka, ataupun Sato.

Fakta ini akan menguntungkan Kan karena dia menampilkan citra sebagai politikus akar rumput dan dekat dengan rakyat. Akan ada dukungan besar dari warga Jepang kepada Kan karena mereka merasa dekat dengannya, papar Jeff Kingston, Direktur Studi Asia dari Temple University,Tokyo. Kan mungkin mendapat dukungan besar saat ini.Namun, bukan berarti tugasnya sebagai PM akan menjadi mudah karena dia mewarisi sejumlah beban berat dari PM sebelumnya Yukio Hatoyama.

Selain diminta memperbaiki perekonomian Jepang yang belum pulih sepenuhnya dari krisis, Kan juga mesti menanggung utang Hatoyama kepada rakyat Jepang untuk membereskan persoalan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Okinawa. Saat berkampanye, Hatoyama yang kerap dijuluki Alienolehmedia Jepang menjanjikan agar pangkalan AS dipindahkan.

Namun, hingga delapan bulan lebih pemerintahannya, pemindahan pangkalan itu tak kunjung beres hingga memaksa Hatoyama mundur pada 2 Juni lalu. Tugas berat lain yang harus diemban Kan adalah mengembalikan kepercayaan warga Jepang terhadap Partai Demokrat serta pemerintahan mereka. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengambil lagi dukungan dari rakyat, demikian kata Kan setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat,4 Juni lalu.

Satu hal yang menarik ditunggu dari Kan adalah bagaimana mantan menteri keuangan itu membangun politik luar negerinya. Terlebih, Kan selama ini asing dengan politik luar negeri karena memfokuskan diri ke urusan dalam negeri seperti kesejahteraan rakyat, keuangan, dan kesehatan. Di bawah politik luar negeri Hatoyama, Jepang tampak mengubah sikapnya untuk tidak terlalu dekat lagi dengan Amerika Serikat.

Jepang mengalihkan perhatian ke Asia Pasifik dengan mendekati negara-negara kawasan tersebut yang sedang muncul sebagai pemain penting dalam perekonomian dunia seperti China, India, Indonesia. Lahir di Kota Ube,Yamaguchi, Kan bukan datang dari keluarga politikus. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di kota tersebut. Saat kecilhingga muda,Kanlebihtertarik pada ilmu pasti seperti fisika dan matematika karena itulah dia mendaftarkan diri di jurusan fisika di Tokyo Institute of Technology.

Setelah lulus, Kan baru menunjukkanminatyangbesarpadapolitik. Namun jalan yang dia tempuh untuk menjadi politikus andalsangat berliku- liku. Dia baru bisa duduk di kursi Majelis Rendah pada 1980 atau setelah gagal tiga kali dalam pemilihan umum. Namanya mencuri perhatian saat ditunjuk sebagai menteri kesehatan dan membeberkan kasus darah tercemar pada 1996.

Kan kembali menjadi pemberitaan saat dirinya digosipkan menjalin hubungan dengan seorang pembawa berita televisi. Namun Kan bisa menunjukkan kewibawaannya kembali saat Partai Demokrat Jepang (DPJ) bersaing ketat dengan Partai Demokrat Liberal pimpinan Junichiro Koizumi dalam Pemilu 2003. DPJ memang kalah, tapi nama Kan menjadi lambang partai tersebut dan dia disebut-sebut layak sebagai PM Jepang berikutnya.

Saat DPJ meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu Agustus 2009 lalu, Kan ditunjuk sebagai wakil perdana menteri dan Januari lalu dia merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, menurut informasi yang diterima Banaspati. Setelah Hatoyama mundur, Kan pun sepertinya tidak bisa menghindari takdirnya sebagai PM Jepang ke-94.

READ MORE ~>>> Pedana Menteri Jepang Naoto Kan

Polri Sulit Tuntaskan Century

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri didampingi Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi saat rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut informasi yang diterima Berita Utama bahwa markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengaku kesulitan untuk menuntaskan kasus kejahatan perbankan terkait Bank Century. Pasalnya, sampai kini Polri hanya memiliki dokumen berbentuk salinan sehingga menghambat proses penyidikan kasus tersebut.

Kami masih kesulitan untuk mendapat yang dokumen asli, kata Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dalam pertemuan dengan Tim Pengawas DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dokuman asli dimaksud Kapolri adalah terkait dengan proses merger Bank Century yang terdiri dari Bank CIC, Pico, dan Danpac. Fotokopi tidak dapat dijadikan alat bukti. Kalau ini didapatkan, maka proses tadi bisa dilanjutkan, kata Bambang. Meski begitu, kepolisian tetap menduga adanya kesalahan dalam proses merger ketiga bank tersebut. Menurut dia, kepolisian telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh dokumen-dokumen yang asli.

Bambang juga memaparkan tentang keberhasilan Polri melakukan penyitaan aset milik Bank Century di dalam negeri, seperti uang, tanah, dan saham. Sedangkan di luar negeri, kepolisian melakukan pelacakan dan pembekuan aset Bank Century yang mencapai Rp12 triliun. Adapun negara yang menjadi tempat penyimpanan aset Bank Century antara lain Hong Kong, Swiss, Bahama, Uni Emirat Arab, dan Inggris.Namun, kata dia, yang sudah memberikan respons positif untuk membantu penarikan aset Century baru Hong Kong melalui perjanjian hukum timbal balik (mutual legal asistance/MLA). Meski begitu, Pemerintah harus terlebih dahulu memproses hukum Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Century, Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rivki, secara in absentia.

Dalam laporannya, Bambang juga menjelaskan seputar penanganan sejumlah kasus letter of credit (LC) fiktif yang di antaranya sudah hampir selesai. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidharto Danusubroto meminta kepolisian agar lebih profesional dalam menangani kasus ini dengan memeriksa nama-nama yang muncul dari hasil penyelidikan Pansus Bank Century. Banyak pejabat Bank Indonesia yang belum diperiksa. Yang jelas harus diperiksa dari hulu sampai hilir, katanya. Sidharto menilai, kepolisian jangan terlalu berharap besar pada perjanjian MLA untuk menarik aset Bank Century. Pasalnya, penarikan aset di luar negeri yang berasal dari tindak kejahatan bukan sesuatu yang mudah.

Anggota Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta kepolisian tidak hanya menangani kasus Hesyam dan Rafat tapi juga adanya aliran dana yang diduga menyimpang yang terungkap dalam rapat Pansus Angket. Misalnya, kata dia, seorang supir taksi yang menerima aliran dana Bank Century. Kanbanyak aliran dana yang aneh-aneh. Ini harus ditindak secara hukum. Bisa saja dia diperalat, tegasnya. Sementara anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fahri Hamzah belum puas dengan kinerja kepolisian dalam menangani kasus Century. Bahkan, Fahri menilai isi laporan Kapolri sama dengan laporan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji ketika memberikan keterangan dalam rapat Pansus Angket lalu.

Saya tidak bisa memberikan apresiasi kepada Kapolri karena laporannya sama dengan yang disampaikan Pak Susno, katanya. Menurut dia, kepolisian jangan hanya fokus untuk memeriksa pihak Bank Century seperti Robert Tantular, namun juga orang-orang yang terlibat dalam skandal kasus tersebut. Fahri meminta kepolisian tidak membelokkan kasus Bank Century. Masyarakat juga tahu kalau ini (penanganan kasus Century) berputar-putar, tegasnya.

Menurut informasi yang diterima Banaspati bahwa Anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendesak kepolisian untuk serius menarik aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri. Upaya untuk menegakan hukum tanpa menarik aset akan menjadi sia-sia. Hasil pertemuan dengan Kapolri kemarin, Tim Pengawas Kasus Bank Century menilai proses hukum kasus Bank Century sudah berjalan. Namun, tim meminta kepolisian menuntaskannya. Selain itu, tim meminta Polri memperhatikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim juga meminta agar Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

READ MORE ~>>> Polri Sulit Tuntaskan Century

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri

Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni yang diselenggarakan MPR kembali menjadi momentum bersejarah menurut Berita Utama karena bisa mempertemukan dua tokoh yang selama ini berseteru dalam peta politik nasional, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden RI Megawati Soekarno putri.

Meski acara tersebut juga dihadiri tiga mantan Wakil Presiden yakni Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla, kehadiran Megawati tetap dianggap sebagai momentum penting karena pasca-Pilpres 2009 lalu kedua tokoh tersebut tidak pernah bertemu. Peran dan keberhasilan Ketua MPR Taufik Kiemas mempertemukan kedua tokoh nasional tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Bagaimana Anda bisa meyakinkan Presiden SBY dan Megawati untuk menghadiri peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni di Gedung MPR/DPR?

Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan karena acara itu memang acara kenegaraan di mana MPR sebagai fasilitator mengundang tokoh yang pernah menjadi presiden,wakil presiden, dan juga presiden saat ini. Berarti memang, mereka melihat Pancasila itu penting sebagai ideologi negara. Apakah Anda yang membujuk Megawati agar datang?

Tidak ada yang membujuk. Saya malah tidak berani sama Ibu Megawati kalau masalah seperti ini. Ibu Megawati kan orang Jawa yang pernah jadi presiden, kalau masalah prinsip seperti ini tidak ada yang berani membujuknya. Jadi, yang kemarin (peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni) itu adalah kesadaran betapa pentingnya Pancasila. Ibu Megawati hadir karena undangan MPR, begitu juga Presiden SBY dan para tiga wapres terdahulu. Apakah Anda dan SBY sudah mengetahui bahwa Megawati akan menghadiri undangan tersebut?

Secara pasti saya tidak tahu kalau akan hadir tetapi memang Puan Maharani memberitahukan secara lisan bahwa akan hadir. Pak SBY juga tidak mengetahui bahwa Ibu Megawati akan hadir. Karena itu, saat disebut nama Megawati pak SBY berbisik ke saya soal kehadiran Ibu Megawati. Tetapi, banyak pihak yang melihat pertemuan SBY-Mega dalam acara tersebut sebagai kemajuan dalam komunikasi politik antara kedua tokoh yang bertarung di Pilpres 2004 dan 2009 itu. Menurut Anda?

Ibu Megawati sudah pernah menjadi presiden dan juga pernah menjadi wakil presiden. Tentunya baik Presiden SBY maupun Ibu Megawati, punya instinctive bagaimana melihat acara peringatan Hari Pancasila. Kalau acara tersebut dianggap tidak penting untuk negara, pasti Presiden SBY juga tidak akan datang. Begitu juga dengan Ibu Megawati. Meski sudah tahu bahwa acara akan dihadiri oleh SBY, Ibu Megawati tetap datang. Di sini Banaspati melihat Ibu Megawati pasti punya pemikiran bahwa Presiden SBY juga menganggap penting soal Pancasila. Kalau sudah sama dalam melihat ideologi, tentu komunikasi ini akan semakin bagus ke depan. Bagaimana yang Anda lihat kesan dari Presiden SBY maupun Megawati soal pertemuan di acara tersebut?

Yang saya lihat, baik Presiden SBY maupun Ibu Megawati samasama senang dengan acara itu.Saya melihat bagaimana Pak SBY menyampaikan pidatonya dengan sangat bagus soal Pancasila dan ajaran-ajaran Bung Karno. Tidak mungkin pidatonya bisa disampaikan sebagus itu jika Presiden SBY tidak menghayati dan memahami betul soal ideologi Pancasila.Nah, Ibu Megawati juga saya melihatnya cukup senang dengan apa yang dipidatokan oleh Presiden SBY. Artinya bahwa Presiden SBY juga sama, yaitu mau mengimplementasikan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan membangun bangsa yang berdikari. Mungkin selama ini hanya cara pandangnya saja yang berbeda. Dengan begitu, apakah berarti ke depannya komunikasi antara SBY-Megawati akan semakin mencair?

Itu mengalir saja.Yang pasti, momentum kemarin itu menjadi momentum yang bagus untuk generasi muda ke depannya bahwa perbedaan sikap politik itu tetap bisa dipertemukan jika sudah ada pemahaman yang sama soal ideologi. Kalau sudah bicara masalah ideologi, tentu tidak bisa dipisahkan, baik itu SBY sebagai Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina partai Demokrat dan Megawati sebagai Presiden ke-5 dan juga sebagai Ketua Umum PDIP. Karena sudah punya pandangan sama soal ideologi Pancasila. Apakah ke depan akan diikuti komunikasi antara PDIP dengan Partai Demokrat?

Sekali lagi saya katakan itu mengalir saja.Karena antara kedua partai yang saya kira punya pandangan sama soal ideologi dan menjadi partai tengah, PDIP dan Partai Demokrat ke depannya tetap akan bisa menjalin komunikasi. Apalagi sekarang sama-sama dimotori oleh yang muda-muda. Di PDIP ada Puan,di Partai Demokrat ada Anas Urbaningrum. Mereka kan sangat bagus komunikasinya. Jadi, saya kira tidak akan ada masalah untuk komunikasi antara dua partai tersebut ke depannya. Masih ada keinginan PDIP masuk dalam koalisi di pemerintahan?

Di sistem konstitusi kita sebenarnya tidak ada koalisi atau oposisi. Yang ada bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Lalu apakah PDIP bisa bersama-sama dengan pemerintah? Saya kira yang mempertemukan kita adalah ideologi, menurut Banaspati. Pancasila mengajarkan gotong-royong. Nah, kalau menyimak pidato Pak SBY, berarti kan ideologi kita sama. Jadi, sebenarnya kita memang harus gotong-royong membangun bangsa ini sesuai nilainilai Pancasila.

READ MORE ~>>> Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri